Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d) dan telah memenuhi syarat untuk naik ke Pangkat Pembina (golongan ruang IV/a).
Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN
Ujian ini diselenggarakan menggunakan metode "CAT BKN" (Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara). Sistem ujian berbasis komputer ini menjamin proses seleksi yang objektif, efisien, dan transparan, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah terkait.
Pelaksanaannya dapat diadakan di kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, atau lokasi lain yang telah disepakati.
Kisi-kisi Tes (Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas)
Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari beberapa jenis tes. Total terdapat 130 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit.
-
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Bertujuan menilai pengetahuan terkait:
- Pancasila
- UUD 1945
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Indonesia
-
Tes Pengetahuan Umum (TPU): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Kepegawaian
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Kebijakan Publik
- Pelayanan Publik
- Literasi Digital
- Tes Pengetahuan Manajerial (TPM): Bertujuan menilai pengetahuan tentang manajemen.
-
Tes Substansi Instansi (TSI): Bertujuan menilai pengetahuan terkait:
- Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- SOTK
Jumlah Soal dan Nilai Ambang Batas
Komposisi soal dan nilai ambang batas (passing grade) untuk masing-masing tes adalah sebagai berikut:
- TWK: 40 soal, nilai ambang batas 100 poin.
- TPU: 50 soal, nilai ambang batas 90 poin.
- TPM: 20 soal, nilai ambang batas 35 poin.
- TSI: 20 soal, nilai ambang batas 40 poin.
- Nilai ambang batas makalah: 70 poin.
Jika nilai salah satu tes tidak mencapai nilai ambang batas, peserta dinyatakan tidak lulus.
Penilaian Akhir
Penilaian akhir Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari dua komponen:
- Ujian CAT BKN: Bobot 60%
- Makalah: Bobot 40%
Rumus Perhitungan Nilai Akhir:
(60% * Nilai CAT BKN / 6,5) + (40% * Nilai Makalah)
Penilaian Makalah
Penilaian makalah dengan bobot 40% didasarkan pada tiga kriteria utama:
- Sistematika penulisan makalah.
- Manfaat topik yang diambil bagi kebutuhan organisasi.
- Ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
Contoh Soal
1. Soal Pancasila
Menghargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme dalam menyelesaikan tugas adalah cerminan dari pengamalan sila... | |
| A. | Pertama |
| B. | Kedua |
| C. | Ketiga |
| D. | Keempat |
| E. | Kelima |
2. Soal UUD 1945
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa disebut... | |
| A. | Patriotisme |
| B. | Nasionalisme |
| C. | Chauvinisme |
| D. | Toleransi |
| E. | Bela Negara |
3. Soal Sejarah Indonesia
Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 19 Desember untuk memperingati... | |
| A. | Deklarasi Djuanda |
| B. | Pertempuran Ambarawa |
| C. | Serangan Umum 1 Maret |
| D. | Peristiwa Agresi Militer Belanda II dan pembentukan PDRI |
| E. | Pertempuran Lima Hari di Semarang |
4. Soal Bahasa Indonesia
Penulisan "di" yang benar sebagai kata depan (preposisi) terdapat pada kalimat... | |
| A. | Proyek itu sedang dikerjakan. |
| B. | Semua data harus diinput hari ini. |
| C. | Dia sangat dihormati oleh bawahannya. |
| D. | Buku itu sudah dibaca oleh saya. |
| E. | Rapat akan diadakan di Aula Utama. |
1. Soal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Mengapa tahap evaluasi memegang peranan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan? | |
| A. | Untuk mencari kesalahan individu atau lembaga pelaksana |
| B. | Untuk membenarkan penambahan anggaran di masa depan |
| C. | Untuk menilai tingkat keberhasilan program dan dampaknya |
| D. | Untuk memenuhi kewajiban administratif semata |
| E. | Untuk mempublikasikan pencapaian kepada media massa |
2. Soal Peraturan Kepegawaian
Peraturan yang secara spesifik dan terbaru mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ... | |
| A. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 |
| B. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 |
| C. | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
| D. | Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 |
| E. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 |
3. Soal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Perbedaan mendasar antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam kerangka desentralisasi fiskal terletak pada aspek... | |
| A. | Sumber penerimaan, di mana PAD berasal dari upaya Daerah sendiri, sedangkan TKD berasal dari alokasi Pemerintah Pusat. |
| B. | Tujuan alokasi, di mana PAD wajib dialokasikan untuk urusan wajib, sedangkan TKD untuk urusan pilihan. |
| C. | Penggunaan dana, di mana PAD hanya untuk belanja rutin, sedangkan TKD untuk belanja pembangunan. |
| D. | Otoritas pemungutan, di mana PAD dipungut oleh Pemerintah Pusat, sedangkan TKD dipungut oleh Pemerintah Daerah. |
| E. | Sifat dana, di mana PAD harus dikembalikan ke pusat, sedangkan TKD tidak perlu dikembalikan. |
4. Soal Kebijakan Publik
Menurut James Anderson, terdapat setidaknya enam masalah yang sering dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Masalah pertama yang ia identifikasi adalah ... | |
| A. | Terlalu besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan evaluasi. |
| B. | Ketidakpastian atau ambiguitas mengenai tujuan asli dari kebijakan tersebut. |
| C. | Penolakan dari kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam survei. |
| D. | Adanya tekanan politik yang berlebihan dari pihak oposisi pemerintah. |
| E. | Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan rekomendasi hasil evaluasi. |
5. Soal Pelayanan Publik
Barang atau jasa publik yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali dan penggunaannya oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain, berdasarkan cara konsumsinya memenuhi kriteria ... | |
| A. | Tingkat rivalitas tinggi dan ekskludabilitas rendah |
| B. | Tingkat rivalitas rendah dan ekskludabilitas tinggi |
| C. | Tingkat rivalitas dan ekskludabilitas yang tinggi |
| D. | Tingkat keterjangkauan dan kecepatan yang tinggi |
| E. | Tingkat rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah |
6. Soal Literasi Digital
Dalam rapat tahunan, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan pentingnya literasi digital bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan publik. Apa yang dimaksud dengan literasi digital menurut dokumen ini? | |
| A. | Keahlian dalam membuat dan mengembangkan program perangkat lunak terbaru. |
| B. | Kemampuan menggunakan media sosial untuk promosi program-program pemerintah. |
| C. | Keterampilan memperbaiki berbagai macam kerusakan pada perangkat keras komputer. |
| D. | Kecakapan dalam melakukan transaksi jual beli secara online dengan sangat aman. |
| E. | Kemampuan mengakses, mengelola, dan mengevaluasi informasi dari sumber digital. |
1. Soal Manajemen
Dalam sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, proses 'tagging' atau penandaan program/kegiatan menjadi sangat penting. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama dari 'tagging' dalam konteks Renstra dan perencanaan daerah? | |
| A. | Memastikan alokasi anggaran untuk program prioritas nasional dan daerah, seperti penurunan stunting atau pengentasan kemiskinan ekstrem. |
| B. | Mengidentifikasi program/kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). |
| C. | Menjadi satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah program tanpa perlu melihat indikator kinerja lainnya. |
| D. | Memudahkan agregasi data dan pelaporan capaian kinerja untuk isu-isu strategis yang bersifat lintas-sektoral. |
| E. | Menghubungkan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |
1. Soal Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Sebuah dinas kesehatan menetapkan sasaran Renstra "Meningkatnya status gizi balita" dengan indikator "persentase balita stunting." Pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra, evaluasi menunjukkan bahwa meskipun program pemberian makanan tambahan (PMT) berjalan masif, angka stunting tidak turun signifikan. Analisis lebih lanjut menunjukkan masalah sanitasi dan kualitas air minum menjadi penyebab utama. Kegagalan ini paling tepat dideskripsikan sebagai kelemahan dalam aspek apa pada tahap perumusan Renstra? | |
| A. | Anggaran untuk program PMT tidak mencukupi sejak awal perencanaan. |
| B. | Indikator kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi prinsip SMART. |
| C. | Data stunting yang digunakan pada evaluasi tidak akurat. |
| D. | Koordinasi pelaksanaan antar dinas tidak berjalan efektif. |
| E. | Analisis isu strategis kurang mendalam dan tidak lintas sektor. |
2. Soal SOTK
Sekretaris Daerah (Sekda) memegang posisi kunci sebagai "jenderal" bagi PNS di daerah. Dalam konteks SOTK, manakah fungsi Sekda yang paling strategis dalam menjamin koherensi dan sinergi antar Perangkat Daerah? | |
| A. | Menandatangani dan mengesahkan seluruh naskah dinas keluar atas nama Kepala Daerah. |
| B. | Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan alokasi anggaran sejalan dengan program prioritas setiap Perangkat Daerah. |
| C. | Memimpin sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) atau Tim Penilai Kinerja untuk penempatan pejabat. |
| D. | Mengoordinasikan kebijakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa atau tumpang tindih kewenangan antar Perangkat Daerah. |
| E. | Melakukan evaluasi kinerja seluruh Kepala Perangkat Daerah setiap akhir tahun anggaran. |
Hanya ini nomor WA Resmi