Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d) dan telah memenuhi syarat untuk naik ke Pangkat Pembina (golongan ruang IV/a).
Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN
Ujian ini diselenggarakan menggunakan metode "CAT BKN" (Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara). Sistem ujian berbasis komputer ini menjamin proses seleksi yang objektif, efisien, dan transparan, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah terkait.
Pelaksanaannya dapat diadakan di kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, atau lokasi lain yang telah disepakati.
Kisi-kisi Tes (Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas)
Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari beberapa jenis tes. Total terdapat 130 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit.
-
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Bertujuan menilai pengetahuan terkait:
- Pancasila
- UUD 1945
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Indonesia
-
Tes Pengetahuan Umum (TPU): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Kepegawaian
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Kebijakan Publik
- Pelayanan Publik
- Literasi Digital
- Tes Pengetahuan Manajerial (TPM): Bertujuan menilai pengetahuan tentang manajemen.
-
Tes Substansi Instansi (TSI): Bertujuan menilai pengetahuan terkait:
- Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- SOTK
Jumlah Soal dan Nilai Ambang Batas
Komposisi soal dan nilai ambang batas (passing grade) untuk masing-masing tes adalah sebagai berikut:
- TWK: 40 soal, nilai ambang batas 100 poin.
- TPU: 50 soal, nilai ambang batas 90 poin.
- TPM: 20 soal, nilai ambang batas 35 poin.
- TSI: 20 soal, nilai ambang batas 40 poin.
- Nilai ambang batas makalah: 70 poin.
Jika nilai salah satu tes tidak mencapai nilai ambang batas, peserta dinyatakan tidak lulus.
Penilaian Akhir
Penilaian akhir Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari dua komponen:
- Ujian CAT BKN: Bobot 60%
- Makalah: Bobot 40%
Rumus Perhitungan Nilai Akhir:
(60% * Nilai CAT BKN / 6,5) + (40% * Nilai Makalah)
Penilaian Makalah
Penilaian makalah dengan bobot 40% didasarkan pada tiga kriteria utama:
- Sistematika penulisan makalah.
- Manfaat topik yang diambil bagi kebutuhan organisasi.
- Ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
Contoh Soal
1. Soal Pancasila
Seorang pimpinan unit kerja hendak mengambil keputusan strategis mengenai efektivitas dan pembagian jadwal sistem kerja piket akhir pekan bagi seluruh stafnya. Langkah pimpinan yang paling tepat dan paling mencerminkan pengamalan Sila Keempat Pancasila adalah... | |
| A. | Menetapkan pembagian tugas piket secara langsung berdasarkan wewenang jabatannya demi mempercepat keputusan. |
| B. | Mengadakan musyawarah bersama staf untuk mendengarkan aspirasi dan menyepakati skema jadwal piket secara mufakat. |
| C. | Meminta masukan dari beberapa staf senior sebelum menetapkan keputusan pembagian piket untuk seluruh pegawai. |
| D. | Menyerahkan pembuatan jadwal piket sepenuhnya kepada organisasi serikat pegawai yang ada di instansi. |
| E. | Mengadopsi sistem pembagian piket akhir pekan yang telah diterapkan oleh instansi pemerintah lainnya. |
2. Soal UUD 1945
Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen Ketiga mengatur pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan Presiden dalam pembuatan perjanjian internasional. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan undang-undang wajib mendapat persetujuan... | |
| A. | Dewan Perwakilan Daerah |
| B. | Mahkamah Internasional |
| C. | Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| D. | Dewan Perwakilan Rakyat |
| E. | Badan Pemeriksa Keuangan |
3. Soal Sejarah Indonesia
Dalam rekam sejarah ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk membentuk, mengubah, membubarkan kabinet, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kedudukan menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini menguatkan prinsip pokok sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu... | |
| A. | Sistem Parlementer dengan pertanggungjawaban kepada DPR. |
| B. | Sistem Majelis yang menempatkan presiden sebagai pelaksana keputusan parlemen. |
| C. | Sistem Monarki Konstruksional dengan peranan kabinet bayangan. |
| D. | Sistem Semi-Presidensial yang membagi kekuasaan eksekutif dengan Perdana Menteri. |
| E. | Sistem Presidensial di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. |
4. Soal Bahasa Indonesia
Dalam tata naskah dinas dan penulisan surat resmi pemerintah, bentuk terikat (seperti: non-, se-, anti-, pro-) yang dirangkaikan dengan kata atau istilah yang diawali huruf kapital (seperti nama negara, suku, atau agama) wajib ditulis dengan kaidah yang baku. Penulisan gabungan kata yang tepat sesuai dengan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD Edisi V) adalah... | |
| A. | non Indonesia |
| B. | non-Indonesia |
| C. | nonIndonesia |
| D. | non_Indonesia |
| E. | non/Indonesia |
1. Soal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Semua di bawah ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional, kecuali ... | |
| A. | Penyusunan Rencana |
| B. | Pelaksanaan Rencana |
| C. | Evaluasi Pelaksanaan |
| D. | Pengendalian Pelaksanaan |
| E. | Penetapan target pertumbuhan ekonomi |
2. Soal Peraturan Kepegawaian
Apabila seorang PNS terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 hingga 20 hari kerja dalam satu tahun, salah satu sanksi tingkat sedang yang dapat dijatuhkan adalah ... | |
| A. | Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan |
| B. | Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan |
| C. | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri |
| D. | Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun |
| E. | Teguran tertulis dari atasan langsung yang bersangkutan |
3. Soal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kecuali beberapa urusan yang tetap dipegang pemerintah pusat. Berikut ini yang BUKAN urusan pemerintah pusat adalah.. | |
| A. | Politik luar negeri |
| B. | Pertahanan dan Keamanan |
| C. | Yustisi (Hukum) |
| D. | Moneter dan fiskal nasional |
| E. | Pendidikan dan Kebudayaan |
4. Soal Kebijakan Publik
Salah satu prinsip kebijakan publik adalah komitmen untuk mengurangi kesenjangan. Manakah contoh penerapan yang paling sesuai dengan prinsip tersebut? | |
| A. | Pembangunan pusat perbelanjaan modern di pusat ibu kota negara. |
| B. | Kewajiban membayar pajak penghasilan bagi seluruh warga negara. |
| C. | Pemberian tunjangan kesejahteraan dan kinerja kepada aparatur. |
| D. | Pelaksanaan program wajib militer bagi para pemuda di desa. |
| E. | Pengetatan aturan izin mendirikan bangunan di kawasan padat. |
5. Soal Pelayanan Publik
Sebuah paradigma di mana hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan berkualitas diwujudkan melalui kesepakatan standar dan proses antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan, disebut sebagai ... | |
| A. | Budaya birokrasi partisipatif |
| B. | Paradigma pelayanan prima |
| C. | Standar operasional prosedur |
| D. | Sistem pengelolaan pengaduan |
| E. | Fundamental pelayanan modern |
6. Soal Literasi Digital
Dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan "Making Indonesia 4.0" untuk revitalisasi sektor manufaktur. Apa implikasi dari revolusi industri 4.0 terhadap pelayanan publik? | |
| A. | Pengurangan jumlah ASN secara besar-besaran karena digantikan oleh mesin. |
| B. | Penutupan kantor layanan fisik dan beralih sepenuhnya ke layanan online. |
| C. | Penerapan teknologi canggih seperti AI dan IoT untuk efisiensi layanan publik. |
| D. | Peningkatan biaya pelayanan publik karena investasi teknologi yang sangat mahal. |
| E. | Kewajiban bagi semua warga negara untuk memiliki perangkat digital yang canggih. |
1. Soal Manajemen
Pemerintah Pusat menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan sebuah bendungan di Kabupaten X. Pemerintah Kabupaten X sedang dalam proses menyusun RPJMD. Apa implikasi paling kritis dari keberadaan PSN tersebut terhadap dokumen perencanaan Kabupaten X? | |
| A. | Kabupaten X menunggu proyek selesai sebelum menyusun rencana pemanfaatannya. |
| B. | Kabupaten X perlu memasukkan program pendukung dan antisipasi dampak PSN ke dalam RPJMD. |
| C. | Kabupaten X bisa mengabaikan PSN karena proyek dan anggarannya milik pusat. |
| D. | Kabupaten X cukup mencantumkan informasi PSN pada lampiran dokumen RPJMD. |
| E. | Kabupaten X dapat menolak PSN jika dinilai tidak sesuai visi kepala daerah. |
1. Soal Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis 'TOWS Matrix' (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) merupakan pengembangan dari analisis SWOT. Perbedaan mendasar dan kegunaan utama dari TOWS dalam perumusan strategi di Renstra adalah ... | |
| A. | Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi secara lebih mendalam daripada SWOT. |
| B. | Memberikan bobot dan skor pada setiap faktor untuk menentukan prioritas isu strategis. |
| C. | Hanya berfokus pada faktor eksternal (Threats dan Opportunities) untuk merumuskan program. |
| D. | Secara sistematis merumuskan alternatif strategi dengan mengkombinasikan faktor internal (S-W) dan faktor eksternal (O-T). |
| E. | Menggantikan fungsi Musrenbang dalam menjaring aspirasi untuk perumusan strategi. |
2. Soal SOTK
Suatu kabupaten memiliki kewenangan atas urusan wajib non-pelayanan dasar yaitu Urusan Statistik. Namun, berdasarkan hasil pemetaan, intensitas dan beban kerjanya sangat rendah. Pilihan bentuk kelembagaan yang paling efisien dan tepat menurut prinsip penataan organisasi adalah ... | |
| A. | Tetap membentuk Dinas Statistik tersendiri (Tipe C) untuk menjaga muruah urusan pemerintahan. |
| B. | Membentuk Bagian Statistik yang menjadi bagian dari salah satu Asisten di Sekretariat Daerah. |
| C. | Menjadikan urusan statistik sebagai sebuah UPTD yang melekat pada Sekretariat Daerah. |
| D. | Mengintegrasikan urusan statistik ke dalam salah satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika. |
| E. | Menitipkan pelaksanaan fungsi statistik kepada instansi vertikal (Badan Pusat Statistik) di daerah. |
Hanya ini nomor WA Resmi