Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d) dan telah memenuhi syarat untuk naik ke Pangkat Pembina (golongan ruang IV/a).
Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN
Ujian ini diselenggarakan menggunakan metode "CAT BKN" (Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara). Sistem ujian berbasis komputer ini menjamin proses seleksi yang objektif, efisien, dan transparan, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah terkait.
Pelaksanaannya dapat diadakan di kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, atau lokasi lain yang telah disepakati.
Kisi-kisi Tes (Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas)
Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari beberapa jenis tes. Total terdapat 130 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit.
-
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Bertujuan menilai pengetahuan terkait:
- Pancasila
- UUD 1945
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Indonesia
-
Tes Pengetahuan Umum (TPU): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Kepegawaian
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Kebijakan Publik
- Pelayanan Publik
- Literasi Digital
- Tes Pengetahuan Manajerial (TPM): Bertujuan menilai pengetahuan tentang manajemen.
-
Tes Substansi Instansi (TSI): Bertujuan menilai pengetahuan terkait:
- Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- SOTK
Jumlah Soal dan Nilai Ambang Batas
Komposisi soal dan nilai ambang batas (passing grade) untuk masing-masing tes adalah sebagai berikut:
- TWK: 40 soal, nilai ambang batas 100 poin.
- TPU: 50 soal, nilai ambang batas 90 poin.
- TPM: 20 soal, nilai ambang batas 35 poin.
- TSI: 20 soal, nilai ambang batas 40 poin.
- Nilai ambang batas makalah: 70 poin.
Jika nilai salah satu tes tidak mencapai nilai ambang batas, peserta dinyatakan tidak lulus.
Penilaian Akhir
Penilaian akhir Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari dua komponen:
- Ujian CAT BKN: Bobot 60%
- Makalah: Bobot 40%
Rumus Perhitungan Nilai Akhir:
(60% * Nilai CAT BKN / 6,5) + (40% * Nilai Makalah)
Penilaian Makalah
Penilaian makalah dengan bobot 40% didasarkan pada tiga kriteria utama:
- Sistematika penulisan makalah.
- Manfaat topik yang diambil bagi kebutuhan organisasi.
- Ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
Contoh Soal
1. Soal Pancasila
Menghargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme dalam menyelesaikan tugas adalah cerminan dari pengamalan sila... | |
| A. | Pertama |
| B. | Kedua |
| C. | Ketiga |
| D. | Keempat |
| E. | Kelima |
2. Soal UUD 1945
Indonesia menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Dalam sistem ini, rakyat memiliki fungsi sebagai... | |
| A. | kekuatan utama dalam menghadapi segala ancaman militer. |
| B. | komponen cadangan yang hanya bertugas saat perang. |
| C. | kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan negara. |
| D. | inti dari kekuatan militer profesional angkatan bersenjata. |
| E. | pengambil keputusan strategis dalam bidang pertahanan. |
3. Soal Sejarah Indonesia
Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 19 Desember untuk memperingati... | |
| A. | Deklarasi Djuanda |
| B. | Pertempuran Ambarawa |
| C. | Serangan Umum 1 Maret |
| D. | Peristiwa Agresi Militer Belanda II dan pembentukan PDRI |
| E. | Pertempuran Lima Hari di Semarang |
4. Soal Bahasa Indonesia
Cermati paragraf berikut: (1) Bencana banjir kembali melanda kawasan ibu kota. (2) Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang buruk. (3) Banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. (4) Kerugian material pun tidak dapat dihindari. Ide pokok (gagasan utama) paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor... | |
| A. | (1) |
| B. | (2) |
| C. | (3) |
| D. | (4) |
| E. | (2) dan (3) |
1. Soal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Instansi pemerintah yang bertugas untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai program dalam rencana pembangunan nasional adalah ... | |
| A. | Bank Indonesia |
| B. | BPK |
| C. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| D. | Bappenas |
| E. | Sekretariat Kabinet |
2. Soal Peraturan Kepegawaian
Peraturan yang secara spesifik dan terbaru mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ... | |
| A. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 |
| B. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 |
| C. | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
| D. | Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 |
| E. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 |
3. Soal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Lembaga legislatif yang anggotanya mewakili daerah (provinsi) secara perorangan adalah... | |
| A. | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) |
| B. | Komisi Yudisial (KY) |
| C. | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
| D. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
| E. | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) |
4. Soal Kebijakan Publik
Seorang evaluator memiliki beberapa tugas dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Salah satu dari tiga hal utama yang dapat dilakukannya adalah ... | |
| A. | Merancang dan menetapkan anggaran awal untuk implementasi kebijakan. |
| B. | Menghukum pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan kebijakan. |
| C. | Menjelaskan berbagai keluaran (outputs) dari kebijakan, seperti layanan yang disediakan. |
| D. | Mengawasi secara langsung kegiatan operasional harian para pelaksana kebijakan. |
| E. | Menetapkan siapa saja yang boleh menjadi pelaksana dari kebijakan publik. |
5. Soal Pelayanan Publik
Budaya pelayanan yang unggul dalam sebuah organisasi publik tercermin dari perilaku kolektif para pegawainya. Berikut ini yang merupakan manifestasi dari budaya pelayanan yang positif adalah ... | |
| A. | Proaktif mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat |
| B. | Saling mendukung antar rekan kerja untuk memastikan kelancaran proses pelayanan |
| C. | Memiliki komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan |
| D. | Menganggap setiap keluhan sebagai masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan |
| E. | Semua jawaban di atas benar dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi |
6. Soal Literasi Digital
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan bahwa banyak ASN yang belum maksimal memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik. BKN memutuskan untuk melakukan audit terhadap kompetensi digital ASN. Apa tujuan utama dari audit kompetensi digital yang dilakukan oleh BKN? | |
| A. | Memberikan peringkat kepada setiap ASN berdasarkan kemampuan digital mereka. |
| B. | Menentukan ASN mana saja yang layak mendapatkan promosi jabatan strategis. |
| C. | Menghukum ASN yang memiliki kompetensi digital yang dinilai sangat rendah. |
| D. | Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang lebih spesifik dan juga terarah. |
| E. | Mengumpulkan data akurat untuk laporan kinerja tahunan lembaga pemerintah. |
1. Soal Manajemen
Sebuah Perangkat Daerah (PD) A memiliki Renstra yang sangat baik dan selaras dengan RPJMD. Namun, dalam pelaksanaannya, PD A sangat bergantung pada data dari PD B yang seringkali terlambat dan tidak akurat. Akibatnya, banyak program PD A menjadi tidak tepat sasaran. Dalam konteks sistem perencanaan, masalah ini menunjukkan kelemahan pada aspek ... | |
| A. | Koordinasi dan sinkronisasi horizontal antar Perangkat Daerah. |
| B. | Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif belum berjalan optimal antar unit. |
| C. | Peran Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi belum dimaksimalkan secara konsisten. |
| D. | Penguatan kapasitas sumber daya manusia di PD A belum menyentuh aspek teknis perencanaan. |
| E. | Penegakan jadwal dan tahapan perencanaan belum menjadi prioritas dalam manajemen internal. |
1. Soal Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Money Follows Program dalam reformasi perencanaan dan penganggaran menekankan bahwa alokasi anggaran harus didasarkan pada program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Manakah dari praktik berikut yang paling bertentangan dengan prinsip tersebut? | |
| A. | Merasionalisasi anggaran program dengan capaian rendah dalam beberapa tahun terakhir. |
| B. | Menetapkan anggaran berdasarkan data tahun sebelumnya tanpa menilai kembali relevansi program. |
| C. | Menyusun RKA menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang terukur. |
| D. | Mengutamakan belanja modal untuk program yang mendukung sasaran strategis Renstra. |
| E. | Melakukan penyesuaian anggaran di tengah tahun untuk kebutuhan program prioritas mendesak. |
2. Soal SOTK
Dalam proses evaluasi Rancangan Perda (Raperda) SOTK Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran krusial. Peran tersebut yang paling tepat adalah ... | |
| A. | Memverifikasi keselarasan Raperda SOTK dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional. |
| B. | Memastikan Raperda SOTK tidak menimbulkan potensi konflik horizontal di masyarakat. |
| C. | Menguji kesesuaian Raperda SOTK dengan visi-misi Bupati/Wali Kota terpilih. |
| D. | Menilai efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran yang akan timbul akibat perubahan SOTK tersebut. |
| E. | Memberikan persetujuan akhir yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh Kabupaten/Kota. |
Hanya ini nomor WA Resmi