Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memperoleh ijazah dengan jenjang pendidikan lebih tinggi. Ujian ini bertujuan agar pangkat dan golongan ruang mereka dapat disesuaikan dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN
UPKP diselenggarakan menggunakan metode "CAT BKN" (Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara). Sistem ujian berbasis komputer ini menjamin proses seleksi yang objektif, efisien, dan transparan, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah terkait.
Pelaksanaannya dapat diadakan di kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, atau lokasi lain yang telah disepakati.
Kisi-kisi Tes (Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas)
UPKP terdiri dari tiga jenis tes. Total terdapat 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit.
-
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Pancasila
- UUD 1945
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Indonesia
-
Tes Kompetensi Teknis (TKT): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Perkantoran
- Peraturan Kepegawaian
- Pelayanan Publik
-
Tes Substansi Instansi (TSI): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- SOTK
Jumlah Soal dan Nilai Ambang Batas
Komposisi soal dan nilai ambang batas (passing grade) untuk masing-masing tes adalah sebagai berikut:
- TWK: 40 soal.
- TKT: 30 soal.
- TSI: 30 soal.
Nilai ambang batas untuk UPKP ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari instansi pemerintah penyelenggara. Nilai ambang batas ini akan disampaikan kepada peserta sebelum ujian dilaksanakan.
Jika nilai salah satu tes tidak mencapai nilai ambang batas, peserta dipastikan tidak lulus.
Contoh Soal
1. Soal Pancasila
Dalam rapat pemilihan ketua karang taruna, terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Namun, semua peserta sepakat untuk mengambil keputusan melalui voting. Sikap ini mencerminkan pengamalan sila... | |
| A. | Pertama |
| B. | Kedua |
| C. | Ketiga |
| D. | Keempat |
| E. | Kelima |
2. Soal UUD 1945
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa disebut... | |
| A. | Patriotisme |
| B. | Nasionalisme |
| C. | Chauvinisme |
| D. | Toleransi |
| E. | Bela Negara |
3. Soal Sejarah Indonesia
Setiap tanggal 17 setiap bulannya, instansi pemerintah di Indonesia biasanya mengadakan upacara bendera yang disebut sebagai Hari Kesadaran Nasional. Salah satu organisasi yang anggotanya wajib menggunakan seragam batik biru tua pada peringatan ini adalah.. | |
| A. | Pramuka |
| B. | Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) |
| C. | Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) |
| D. | Dharma Wanita Persatuan (DWP) |
| E. | Bhayangkari |
4. Soal Bahasa Indonesia
"Bagi para peserta ujian diharapkan membawa kartu identitas." Kalimat tersebut tidak efektif karena... | |
| A. | Menggunakan kata bagi di awal kalimat |
| B. | Tidak memiliki subjek |
| C. | Menggunakan kata para |
| D. | Ejaan yang salah |
| E. | Kalimatnya terlalu panjang |
1. Soal Perkantoran
Keamanan isi surat dinas diklasifikasikan berdasarkan potensi dampak jika informasinya bocor. Surat yang digolongkan sebagai "rahasia" adalah surat yang apabila isinya diketahui pihak tidak berwenang akan ... | |
| A. | Menyebabkan kerugian bagi negara atau instansi terkait |
| B. | Membahayakan keselamatan individu secara langsung |
| C. | Mengganggu jalannya operasional kantor sehari-hari |
| D. | Menimbulkan kesalahpahaman minor antar unit kerja |
| E. | Memerlukan perhatian khusus namun tidak berdampak fatal |
2. Soal Peraturan Kepegawaian
Sanksi disiplin terberat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS akan dijatuhkan jika seorang PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama ... | |
| A. | 10 hari kerja atau lebih dalam satu tahun |
| B. | 21 hari kerja atau lebih dalam satu tahun |
| C. | 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun |
| D. | 46 hari kerja atau lebih dalam satu tahun |
| E. | 55 hari kerja atau lebih dalam satu tahun |
3. Soal Pelayanan Publik
Pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - LAPOR! yang dikelola bersama oleh beberapa lembaga negara. Berikut ini yang bukan merupakan lembaga pengelola utama sistem tersebut adalah ... | |
| A. | Kantor Staf Presiden (KSP) |
| B. | Ombudsman Republik Indonesia |
| C. | Inspektorat Jenderal Kementerian Agama |
| D. | Kementerian PANRB |
| E. | Semua lembaga di atas adalah pengelola |
1. Soal Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam kerangka logis (logical framework) penyusunan Renstra, terdapat hierarki sasaran, program, kegiatan, dan output. Manakah pernyataan yang paling akurat dalam membedakan antara outcome (hasil) dan output (keluaran)? | |
| A. | Output adalah hasil langsung kegiatan, sedangkan outcome menunjukkan perubahan bagi sasaran. |
| B. | Output bersifat kualitatif, sementara outcome harus dinyatakan secara kuantitatif. |
| C. | Output dinilai pada tingkat program, sedangkan outcome diukur pada level sasaran strategis. |
| D. | Output menjadi tanggung jawab pelaksana, sedangkan outcome ditentukan bersama dengan penerima manfaat. |
| E. | Output berupa kegiatan fisik yang selesai, sedangkan outcome adalah jumlah anggaran yang terserap. |
2. Soal SOTK
Terdapat perbedaan fundamental antara status kelembagaan Kelurahan dan Desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perbedaan ini tercermin dalam SOTK-nya. Manakah pernyataan yang paling akurat? | |
| A. | Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Lurah dan Perangkat Kelurahan adalah pejabat politik hasil Pilkades. |
| B. | Susunan organisasi Desa ditetapkan melalui Perdes secara otonom, sedangkan Kelurahan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota karena merupakan Perangkat Daerah. |
| C. | Anggaran Desa bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, sedangkan anggaran Kelurahan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBN. |
| D. | Desa memiliki kewenangan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan Kelurahan tidak memiliki kewenangan membentuk badan usaha sejenis. |
| E. | Lurah bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Wali Kota, sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). |
Hanya ini nomor WA Resmi