Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah ujian yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki ijazah dengan jenjang pendidikan lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pangkat dan golongan ruang PNS tersebut dengan kualifikasi pendidikan terakhir yang dimilikinya.
Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN
Ujian ini diselenggarakan menggunakan metode "CAT BKN" (Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara). Sistem ujian berbasis komputer ini menjamin proses seleksi yang objektif, efisien, dan transparan, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah terkait.
Pelaksanaannya dapat diadakan di kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, atau lokasi lain yang telah disepakati.
Kisi-kisi Tes (Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas)
UPKP terdiri dari beberapa jenis tes yang total berjumlah 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit.
-
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
- Pancasila
- UUD 1945
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Indonesia
-
Tes Kompetensi Teknis (TKT): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Peraturan Kepegawaian
- Pelayanan Publik
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Kebijakan Publik
-
Tes Substansi Instansi (TSI): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
- Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- SOTK
-
Tes Kompetensi Penunjang (TKP): Bertujuan menilai penguasaan:
- Bahasa Inggris
- Literasi Digital
Jumlah Soal dan Nilai Ambang Batas
Komposisi soal untuk masing-masing tes adalah sebagai berikut:
- TWK: 30 soal
- TKT: 25 soal
- TSI: 30 soal
- TKP: 15 soal
Nilai ambang batas untuk UPKP ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari instansi pemerintah penyelenggara. Nilai ambang batas ini akan disampaikan kepada peserta sebelum ujian dilaksanakan.
Jika nilai salah satu tes tidak mencapai nilai ambang batas yang ditetapkan, peserta dipastikan tidak akan lulus.
Contoh Soal
1. Soal Pancasila
Tindakan menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinannya, meskipun berbeda dengan keyakinan kita, adalah pengamalan sila ke... | |
| A. | Pertama |
| B. | Kedua |
| C. | Ketiga |
| D. | Keempat |
| E. | Kelima |
2. Soal UUD 1945
Dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah yang menempati urutan paling rendah di antara pilihan berikut? | |
| A. | Undang-Undang (UU) |
| B. | Peraturan Pemerintah (PP) |
| C. | Peraturan Presiden (Perpres) |
| D. | Ketetapan MPR (TAP MPR) |
| E. | Peraturan Daerah (Perda) |
3. Soal Sejarah Indonesia
Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 19 Desember untuk memperingati... | |
| A. | Deklarasi Djuanda |
| B. | Pertempuran Ambarawa |
| C. | Serangan Umum 1 Maret |
| D. | Peristiwa Agresi Militer Belanda II dan pembentukan PDRI |
| E. | Pertempuran Lima Hari di Semarang |
4. Soal Bahasa Indonesia
Penggunaan tanda baca koma (,) yang TIDAK tepat terdapat pada kalimat... | |
| A. | Saya membeli kertas, pulpen, dan tinta. |
| B. | Jakarta, 10 November 2025. |
| C. | Hari sudah malam; oleh karena itu, kami harus pulang. |
| D. | Dia tidak datang, karena sakit. |
| E. | Wah, indah sekali pemandangan ini! |
1. Soal Peraturan Kepegawaian
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS, terdapat tiga tingkatan hukuman. Manakah di antara sanksi berikut yang termasuk dalam kategori hukuman disiplin tingkat berat? | |
| A. | Teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas |
| B. | Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun |
| C. | Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan |
| D. | Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun |
| E. | Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah |
2. Soal Pelayanan Publik
Salah satu pilar atau fundamental penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah bahwa sumber pendanaannya berasal dari kontribusi wajib masyarakat. Pernyataan yang paling sesuai dengan fundamental tersebut adalah ... | |
| A. | Pelayanan publik didanai sepenuhnya oleh investasi dari pihak swasta |
| B. | Kualitas pelayanan publik tidak bergantung pada partisipasi pajak warga |
| C. | Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara |
| D. | Pelayanan publik hanya ditujukan bagi masyarakat yang mampu membayar |
| E. | Pajak yang dibayar digunakan untuk keuntungan pribadi penyelenggara layanan |
3. Soal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Jenis Pajak Daerah provinsi yang kini ditetapkan menjadi satu jenis pajak (single tariff) dengan tarif dan dasar pengenaan yang sama adalah... | |
| A. | Pajak Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Parkir |
| B. | Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
| C. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) |
| D. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) |
| E. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
4. Soal Kebijakan Publik
Sebuah evaluasi kebijakan yang berupaya menjawab pertanyaan "apakah tujuan tercapai?", "berapa biaya dan keuntungannya?", dan "siapa yang menerima manfaat?" merupakan ciri dari tipe evaluasi kebijakan ... | |
| A. | Sistematis |
| B. | Prosesual |
| C. | Politis |
| D. | Impresionistis |
| E. | Administratif |
1. Soal Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Suatu Renstra Perangkat Daerah dinilai 'tidak membumi' karena program dan kegiatannya terlalu ambisius dan tidak didukung oleh analisis kapasitas fiskal yang realistis. Akibatnya, dalam implementasi tahunan melalui Renja, banyak program prioritas terpaksa dipangkas. Kesalahan mendasar ini terjadi pada tahap apa dalam siklus perencanaan? | |
| A. | Tahap Evaluasi, karena gagal memberikan umpan balik yang tepat waktu. |
| B. | Tahap Musrenbang, karena usulan dari masyarakat terlalu banyak dan tidak realistis. |
| C. | Tahap Pengendalian, karena TAPD gagal mengendalikan usulan program dari Perangkat Daerah. |
| D. | Tahap Perumusan, khususnya dalam penetapan kerangka pendanaan dan pagu indikatif program. |
| E. | Tahap Penetapan, karena Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra tetap disahkan meskipun tidak realistis. |
2. Soal SOTK
Kecamatan memiliki kedudukan yang unik dalam SOTK Pemerintah Daerah. Pernyataan manakah yang paling akurat membedakan kewenangan Camat dengan kewenangan Kepala Dinas Daerah? | |
| A. | Camat memiliki kewenangan mutlak untuk membatalkan perizinan yang dikeluarkan oleh dinas teknis jika dianggap tidak sesuai dengan kondisi wilayahnya. |
| B. | Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati/Wali Kota untuk urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. |
| C. | Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda, sementara Camat bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Daerah. |
| D. | Anggaran Kecamatan bersumber dari dana dekonsentrasi provinsi, sementara anggaran Dinas bersumber murni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). |
| E. | Camat berhak mengusulkan pemberhentian Lurah di wilayahnya, sedangkan Kepala Dinas hanya berhak mengusulkan mutasi staf di lingkungannya. |
1. Soal Bahasa Inggris
Dalam kerangka logis (logical framework) penyusunan Renstra, terdapat hierarki sasaran, program, kegiatan, dan output. Manakah pernyataan yang paling akurat dalam membedakan antara outcome (hasil) dan output (keluaran)? | |
| A. | Output adalah hasil langsung kegiatan, sedangkan outcome menunjukkan perubahan bagi sasaran. |
| B. | Output bersifat kualitatif, sementara outcome harus dinyatakan secara kuantitatif. |
| C. | Output dinilai pada tingkat program, sedangkan outcome diukur pada level sasaran strategis. |
| D. | Output menjadi tanggung jawab pelaksana, sedangkan outcome ditentukan bersama dengan penerima manfaat. |
| E. | Output berupa kegiatan fisik yang selesai, sedangkan outcome adalah jumlah anggaran yang terserap. |
2. Soal Literasi Digital
Sekretaris Daerah (Sekda) memegang posisi kunci sebagai "jenderal" bagi PNS di daerah. Dalam konteks SOTK, manakah fungsi Sekda yang paling strategis dalam menjamin koherensi dan sinergi antar Perangkat Daerah? | |
| A. | Menandatangani dan mengesahkan seluruh naskah dinas keluar atas nama Kepala Daerah. |
| B. | Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan alokasi anggaran sejalan dengan program prioritas setiap Perangkat Daerah. |
| C. | Memimpin sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) atau Tim Penilai Kinerja untuk penempatan pejabat. |
| D. | Mengoordinasikan kebijakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa atau tumpang tindih kewenangan antar Perangkat Daerah. |
| E. | Melakukan evaluasi kinerja seluruh Kepala Perangkat Daerah setiap akhir tahun anggaran. |
Hanya ini nomor WA Resmi