Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah ujian yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki ijazah dengan jenjang pendidikan lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pangkat dan golongan ruang PNS tersebut dengan kualifikasi pendidikan terakhir yang dimilikinya.
Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN
Ujian ini diselenggarakan menggunakan metode "CAT BKN" (Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara). Sistem ujian berbasis komputer ini menjamin proses seleksi yang objektif, efisien, dan transparan, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah terkait.
Pelaksanaannya dapat diadakan di kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, atau lokasi lain yang telah disepakati.
Kisi-kisi Tes (Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas)
UPKP terdiri dari beberapa jenis tes yang total berjumlah 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit.
-
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
- Pancasila
- UUD 1945
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Indonesia
-
Tes Kompetensi Teknis (TKT): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan terkait:
- Peraturan Kepegawaian
- Pelayanan Publik
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Kebijakan Publik
-
Tes Substansi Instansi (TSI): Bertujuan menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
- Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- SOTK
-
Tes Kompetensi Penunjang (TKP): Bertujuan menilai penguasaan:
- Bahasa Inggris
- Literasi Digital
Jumlah Soal dan Nilai Ambang Batas
Komposisi soal untuk masing-masing tes adalah sebagai berikut:
- TWK: 30 soal
- TKT: 25 soal
- TSI: 30 soal
- TKP: 15 soal
Nilai ambang batas untuk UPKP ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari instansi pemerintah penyelenggara. Nilai ambang batas ini akan disampaikan kepada peserta sebelum ujian dilaksanakan.
Jika nilai salah satu tes tidak mencapai nilai ambang batas yang ditetapkan, peserta dipastikan tidak akan lulus.
Contoh Soal
1. Soal Pancasila
Tindakan menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinannya, meskipun berbeda dengan keyakinan kita, adalah pengamalan sila ke... | |
| A. | Pertama |
| B. | Kedua |
| C. | Ketiga |
| D. | Keempat |
| E. | Kelima |
2. Soal UUD 1945
Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap setiap penduduk untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu termaktub dalam... | |
| A. | Pasal 28E ayat 1 |
| B. | Pasal 29 ayat 1 |
| C. | Pasal 29 ayat 2 |
| D. | Pasal 30 ayat 2 |
| E. | Pasal 31 ayat 1 |
3. Soal Sejarah Indonesia
Tujuan utama peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei adalah untuk... | |
| A. | Mengenang jasa pahlawan yang gugur dalam perang. |
| B. | Merayakan hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). |
| C. | Mengingat hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan. |
| D. | Menghormati jasa para pendiri Pancasila. |
| E. | Mengingat kembali semangat perjuangan organisasi pergerakan nasional pertama. |
4. Soal Bahasa Indonesia
Penulisan "di" yang benar sebagai kata depan (preposisi) terdapat pada kalimat... | |
| A. | Proyek itu sedang dikerjakan. |
| B. | Semua data harus diinput hari ini. |
| C. | Dia sangat dihormati oleh bawahannya. |
| D. | Buku itu sudah dibaca oleh saya. |
| E. | Rapat akan diadakan di Aula Utama. |
1. Soal Peraturan Kepegawaian
Peraturan yang secara spesifik dan terbaru mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ... | |
| A. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 |
| B. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 |
| C. | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
| D. | Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 |
| E. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 |
2. Soal Pelayanan Publik
Salah satu tujuan utama dari penerapan etika dan sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah untuk ... | |
| A. | Menegakkan kekuasaan pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara |
| B. | Mempercepat proses birokrasi tanpa memperhatikan kualitas hasil akhir |
| C. | Meningkatkan keuntungan finansial dari instansi pemerintah secara langsung |
| D. | Menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan sopan santun dalam interaksi |
| E. | Membatasi akses masyarakat agar tidak membebani sistem pelayanan publik |
3. Soal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Berdasarkan UUD 1945, yang memegang kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah... | |
| A. | Presiden |
| B. | DPR |
| C. | MPR |
| D. | MA |
| E. | DPD |
4. Soal Kebijakan Publik
Pemerintah berupaya menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar, baik di tingkat lokal maupun antardaerah. Upaya ini merupakan wujud nyata dari prinsip ... | |
| A. | komitmen untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial. |
| B. | profesionalisme dan kompetensi aparatur negara. |
| C. | kemitraan strategis dengan pihak swasta dan sipil. |
| D. | komitmen untuk menciptakan pasar yang adil (fair market). |
| E. | akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. |
1. Soal Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Jika ditemukan adanya ketidakselarasan yang fundamental antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), padahal keduanya merupakan dokumen perencanaan tahunan, manakah yang memiliki kedudukan hukum dan substansi yang lebih tinggi sebagai acuan? | |
| A. | Renja Perangkat Daerah, karena memuat rincian teknis kegiatan yang lebih operasional dan spesifik. |
| B. | Dokumen yang lebih dahulu disahkan dianggap sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan tahunan. |
| C. | Keduanya setara kedudukannya dan perbedaan diselesaikan melalui forum musyawarah di TAPD. |
| D. | Renstra Perangkat Daerah, karena Renja hanyalah penjabaran tahunan dari dokumen tersebut. |
| E. | RKPD, karena menjadi pedoman utama bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RAPBD. |
2. Soal SOTK
Kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural ke fungsional berdampak signifikan pada SOTK. Implikasi paling mendasar dari kebijakan ini terhadap struktur organisasi sebuah dinas Tipe A adalah ... | |
| A. | Hilangnya seluruh jabatan eselon III (Kepala Bidang) dan eselon IV (Kepala Seksi), digantikan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. |
| B. | Bertambahnya jumlah jabatan fungsional ahli utama dan ahli madya untuk menampung para pejabat yang disetarakan. |
| C. | Berkurangnya "lapisan" hierarki komando, dari yang semula 4-5 lapis (Kepala Dinas, Sekretaris/Kabid, Kasi, Staf) menjadi 2-3 lapis (Kepala Dinas, Sekretaris/Kabid, Jabatan Fungsional). |
| D. | Perubahan nomenklatur dari Seksi atau Sub-bagian menjadi Fungsi tanpa mengubah struktur dan alur kerja secara signifikan. |
| E. | Dihapuskannya jabatan eselon IV (Kepala Seksi/Kasubbag) dan digantikannya peran mereka oleh Koordinator dan Subkoordinator yang dijabat oleh pejabat fungsional. |
1. Soal Bahasa Inggris
Analisis 'TOWS Matrix' (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) merupakan pengembangan dari analisis SWOT. Perbedaan mendasar dan kegunaan utama dari TOWS dalam perumusan strategi di Renstra adalah ... | |
| A. | Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi secara lebih mendalam daripada SWOT. |
| B. | Memberikan bobot dan skor pada setiap faktor untuk menentukan prioritas isu strategis. |
| C. | Hanya berfokus pada faktor eksternal (Threats dan Opportunities) untuk merumuskan program. |
| D. | Secara sistematis merumuskan alternatif strategi dengan mengkombinasikan faktor internal (S-W) dan faktor eksternal (O-T). |
| E. | Menggantikan fungsi Musrenbang dalam menjaring aspirasi untuk perumusan strategi. |
2. Soal Literasi Digital
Sekretaris Daerah (Sekda) memegang posisi kunci sebagai "jenderal" bagi PNS di daerah. Dalam konteks SOTK, manakah fungsi Sekda yang paling strategis dalam menjamin koherensi dan sinergi antar Perangkat Daerah? | |
| A. | Menandatangani dan mengesahkan seluruh naskah dinas keluar atas nama Kepala Daerah. |
| B. | Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan alokasi anggaran sejalan dengan program prioritas setiap Perangkat Daerah. |
| C. | Memimpin sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) atau Tim Penilai Kinerja untuk penempatan pejabat. |
| D. | Mengoordinasikan kebijakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa atau tumpang tindih kewenangan antar Perangkat Daerah. |
| E. | Melakukan evaluasi kinerja seluruh Kepala Perangkat Daerah setiap akhir tahun anggaran. |
Hanya ini nomor WA Resmi